Benahi Jakarta, Dimulai dari Apa yang Kita Buang.

Yayasan Ayo Benahi Jakarta (“ABJ”) hadir sebagai wadah yang dibentuk atas kepedulian terhadap persoalan lingkungan hidup, khususnya tantangan pengelolaan sampah yang dihadapi wilayah DKI Jakarta. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan timbulan sampah, tetapi juga mencakup aspek pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, serta keberlanjutan tata kelola sampah yang memerlukan perhatian dan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan.

ABJ merupakan organisasi yang memiliki fokus pada isu lingkungan hidup, seperti edukasi, law enforcement, pengelolaan dan pemanfaatan sampah, serta pengembangan kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. ABJ dibangun atas kesadaran bahwa persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, merupakan isu yang bersifat lintas sektor dan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ABJ mengembangkan pendekatan kolaboratif dengan mempertemukan masyarakat, komunitas, dunia usaha, pemerintah, lembaga, serta pihak-pihak yang memiliki kepedulian, kompetensi, pengalaman, dan sumber daya yang relevan.

Dalam menjalankan kegiatannya, ABJ terbuka terhadap berbagai bentuk kegiatan kolaboratif, antara lain diskusi, pertukaran pengetahuan, kajian, edukasi, kunjungan lapangan, identifikasi kebutuhan, penjajakan teknologi, pengembangan program, maupun bentuk kerja sama lainnya. Bentuk kegiatan tersebut dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, kapasitas, serta tujuan masing-masing pihak.

Pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa setiap pihak memiliki kepentingan, sumber daya, pengalaman, dan kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, ABJ memandang kerja sama sebagai proses untuk mempertemukan kebutuhan dan potensi masing-masing pihak guna menemukan bentuk kerja sama yang relevan, proporsional, dan memberikan manfaat bersama.

Selain memiliki perhatian pada aspek lingkungan, ABJ memiliki perspektif di bidang hukum dan kebijakan publik. Kompetensi tersebut dapat mendukung pemahaman terhadap berbagai aspek dalam pengelolaan lingkungan dan sampah, termasuk aspek regulasi, kepatuhan, tata kelola, hubungan hukum, serta pengembangan kerja sama antar-pihak.